HUBUNGAN INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA: STUDI KASUS HUBUNGAN EKONOMI ASEAN DENGAN KAWASAN STRATEGIS

HUBUNGAN INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA: STUDI KASUS HUBUNGAN EKONOMI ASEAN DENGAN KAWASAN STRATEGIS

PENDAHULUAN

Berbagai cara kerjasama dilakukan oleh negara-negara di kawasan ASEAN, demi mewujudkan kepentingan masing-masing negara. Kerjasama yang telah dibentuk tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif bagi setiap negara tersebut. ASEAN sebagai kawasan yang dominannya terdiri dari negara-negara berkembang, berusaha untuk meningkatkan devisa negara serta investasi sebesar-besarnya. Adapun kerjasama yang paling diutamakan adalah perdagangan dan produksi barang/jasa. Pembentukan AFTA dan pencapaian tahapan-tahapan integrasi ASEAN yang lebih intensif, mempercepat masing-masing negara ASEAN untuk meningkatkan perekonomiannya dan mencapai kepentingannya. Dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967, tujuan dari pembentukan ASEAN adalah untuk mewujudkan perdamaian, kemajuan dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara, serta bertujuan untuk memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi kawasan dan internasional yang mempunyai kesamaan tujuan (ASEAN Selayang Pandang, 2010). Dengan demikian, ASEAN sejak berdirinya telah menunjukkan sikap berpandangan ke luar dan keinginan untuk aktif menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar ASEAN. Sesuai semangat tersebut, ASEAN telah menjalin hubungan dengan berbagai negara baik di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa.

Seiring dengan pencapaian tujuan ASEAN dan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, ASEAN juga telah melakukan pencapaian dalam memperluas kerja sama ekonomi dengan beberapa negara, seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan dengan negara-negara mitra wicara.  Negara-negara yang termasuk dalam RCEP, antara lain Australia dan Selandia Baru, RRT, Jepang, Republik Korea, dan India (Kementerian Perdagangan RI, n.d.). Pembentukan RCEP dilandasi konsep filosofis dan strategis melalui 5 konsolidasi kerja sama FTA ASEAN dengan negara Mitra FTA, yang diyakini akan memberikan potensi ekonomi dari integrasi pasar sebesar 3,2 miliar jiwa dan kawasan ekonomi dengan PDB senilai USD 20 Triliun (Kementerian Perdagangan RI, n.d.) (Kementerian Perdagangan RI, n.d.). Selain RCEP, ASEAN juga mempunyai 11 Mitra Wicara Penuh dan satu Mitra Wicara Sektoral. Mitra Wicara Penuh, terdiri dari, Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, India, Jepang, Kanada, Republik Korea, Rusia, Selandia Baru, Uni Eropa, dan United Nations Development Programme (UNDP) (ASEAN Selayang Pandang , 2012). Untuk Mitra Wicara Sektoral adalah Pakistan. Kerja sama ekonomi ASEAN tidak hanya terhadap negara-negara strategis, namun juga organisasi regional strategis. Kerja sama dengan organisasi-organisasi regional, seperti Gulf Cooperation Council (GCC) dan Mercosur, badan-badan PBB, Andean Group, Asian Development Bank, negara-negara Timur-Tengah dan Asia Tengah yang tergabung dalam Economic Cooperation Organization (ECO), Southern African Development Community (SADC), dan Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Kerja sama ASEAN dengan mitra wicara secara penuh dimulai sejak tahun 1974 dengan Australia. Kemudian diikuti Selandia Baru (1975), Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Uni Eropa dan UNDP (1977), Republik Korea (1991), India (1995), China dan Rusia (1996). Selain itu, Pakistan menjadi Mitra Wicara Sektoral ASEAN pada tahun 1997 (ASEAN Selayang Pandang, 2010). Prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal sesuai pasal 41 Piagam ASEAN, yang mengedepankan ASEAN sebagai kekuatan pendorong terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 dan mengutamakan peran sentral ASEAN (ASEAN Selayang Pandang, 2010).

ISI

A.  Perkembangan Perekonomian ASEAN

Seiring dengan perkembangan peningkatan integrasi di ASEAN, perekonomian ASEAN juga mengalami perkembangan secara bertahap. Dalam melihat perkembangan perekonomian ASEAN itu sendiri, akan dilihat berdasarkan perkembangan liberalisasi tariff di tahun 2015, tingkat GDP per Kapita 2012-2014, dan berdasarkan perdagangan ekspor-impor ASEAN 2013-2014. Pertama berdasarkan perkembangan liberalisasi tariff, dilihat dari tabel 1 bahwa pencapaian liberalisasi tariff telah mencapai presentase yang hamper mendekati 100% di tahun 2015. Persentase liberalisasi tarif ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) berada pada angka 98% hingga 100%. Sedangkan untuk CMLV (Cambodia, Myanmar, Lao PDR, dan Vietnam) masih dalam presentase antara 89% hingga 92%. Meskipun begitu, hal ini merupakan kemajuan ekonomi dalam kerangka ASEAN untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016.

Tabel 1 Perkembangan Terakhir Liberalisasi Tarif (per 2015)

Negara	Persentase
	0%	>0%	Other	Total
Brunei D.	99.27	-	0.73	100
Indonesia	98.87	0.17	0.96	100
Malaysia	98.74	0.59	0.66	100
Filipina	98.62	1.11	0.27	100
Singapura	100	-	-	100
Thailand	99.85	-	-	100
Kamboja	91.53	6.93	1.54	100
Lao PDR	89.32	7	3.68	100
Myanmar	92.56	6.77	0.69	100
Vietnam	90.01	7.11	2.82	100

Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Dalam melihat perkembangan perdagangan internasional ASEAN, dapat dilihat berdasarkan GDP masing-masing negara (tabel 2). Pada tabel 2, rata-rata GDP negara-negara ASEAN mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014, kecuali Brunei dan Thailand yang menglami penurunan GDP pada tahun 2004. Selanjutnya, Singapura menempati urutan pertama atau memiliki GDP tertinggi dan Cambodia berada di posisi terendah. Singapura, Brunei, dan Malaysia memiliki GDP yang tinggi (sekitar antara US$10.000 – US$50.000) dan cukup signifikan dibandingkan 7 negara lainnya yang berada pada angka sekitar US$900 - US$5000).

Tabel 2 GDP per Kapita (US$)

Country	2012	2013	2014
Brunei Darussalam	42.445,5	44.560,3	41.424,4
Cambodia	951,5	1.018,3	1.104,5
Indonesia	3.563,8	3.460,8	3.900,5
Lao PDR	1.442,7	1.612,7	1.729,7
Malaysia	10.345,9	10.420,5	10.784,1
Myanmar	1.189,8	1.208,7	1.277,7
Philippines	2.567,8	2.706,9	2.816,0
Singapore	54.578,2	55.979,8	56.286,8
Thailand	5.391,3	5.678,7	5.436,1
Viet Nam	1.755,3	1.908,6	2.054,8
ASEAN	3.861,2	3.919,1	4.135,9

Sumber: ASEAN Macroeconomic Database (compiled/computed from data submission, and/or websites of ASEAN Member States' national statistics offices and relevant government agencies

Berdasarkan dari tingkat perdagangan ekspor-impornya, sebagian besar negara ASEAN mengalami deficit perdagangan, dimana impor lebih tinggi daripada ekspornya. Terlihat di tabel 3, bahwa hanya Singapura, Malaysia, Brunei, dan Vietnam yang mengalami surplus perdagangan. Di tabel 3, Singapura dapat dikatakan memiliki tingkat ekspor yang tinggi tahun 2013 (US$ 410.249,7 Milion), namun juga memiliki impor yang tinggi disbanding dengan negara lain (US$ 373.015,8 Milion). Sedangkan meskipun Brunei tidak memiliki tingkat ekspor setinggi Singapura, namun perbedaan ekspor dan impor Brunei memiliki perbedaan signifikan, dimana tahun 2013 ekspor US$ 11.445,4 Milion dan impornya hanya US$ 3.611.,8 Milion. Hal yang mengejutkan terjadi untuk negara Vietnam sebagai negara CMLV. Walaupun tingkat ekspor-impor Vietnam di bawah Indonesia atau berada di posisi ke-5, namun Vietnam mengalami surplus perdagangan, serta mengalami penurunan impor dan peningkatan ekspor di tahun 2014. Berbeda dengan Indonesia, yang mengalami defisit perdagangan, dimana mengalami kenaikan impor dan penurunan ekspor di tahun 2014.

Tabel 3 Perdagangan ASEAN 2013-2014 (US$ Milion)

Country	2013			2014
	Exports	Imports	Total trade	Exports	Imports	Total trade
Brunei Darussalam	11.445,4	3.611,8	15.057,2	10.584,1	3.596,6	14.180,7
Cambodia	9.148,2	9.176,0	18.324,2	10.681,4	18.973,2	29.654,6
Indonesia	182.551,8	186.628,7	369.180,5	176.292,7	178.178,8	354.471,5
Lao PDR	2.592,8	3.292,0	5.884,9	2.639,9	2.748,9	5.388,8
Malaysia	228.331,3	205.897,4	434.228,7	233.927,3	208.850,5	442.777,8
Myanmar	11.436,3	12.009,1	23.445,4	11.030,6	16.226,1	27.256,7
Philippines	53.978,3	65.130,6	119.108,9	61.809,9	67.756,9	129.566,9
Singapore	410.249,7	373.015,8	783.265,5	409.768,7	366.247,3	776.016,0
Thailand	228.730,2	249.517,1	478.247,3	227.573,6	227.952,3	455.525,9
Viet Nam	132.664,1	132.109,9	264.774,0	148.091,5	145.685,6	293.777,1
ASEAN	1.271.128,1	1.240.388,4	2.511.516,5	1.292.399,8	1.236.216,2	2.528.615,9

Sumber: ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national

B.  Hubungan ASEAN dengan Negara-Negara Kawasan Strategis

       Pada Paragraf 7 Deklarasi Bangkok, ASEAN juga bertujuan untuk memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi kawasan dan internasional yang mempunyai kesamaan tujuan. Kerja sama ASEAN ini terlihat dari pembuatan kerja sama yang lebih intens dengan mitra wicara secara penuh, diantaranya dengan kawasan Asia Pasifik (Australia-Selandia Baru, Asia Timur, India) , Amerika (Amerika Serikat dan Kanada), Eropa (Uni Eropa dan Rusia). Jika melihat dari prioritasnya, ASEAN memiliki 3 prioritas melihat kawasan strategis (berdasarkan mitra wicara penuh)  untuk perkembangan ekonomi ASEAN. Dilihat dari gambar 1, lingkaran konsentris pertama, yakni Asia Pasifik (Australia-Selandia Baru, Tiongkok, Republik Korea, Jepang, India). Hal ini terlihat dari pembentukan RCEP dengan ke-5 negara tersebut.  Intensifitas kerjasama ASEAN dengan negara Asia Pasifik atau ke-5 negara tersebut, sehingga dikategorikan dalam lingkaran konsentris pertama. Kemudian yang termasuk ke dalam lingkaran konsentris 2, terdapat Amerika Serikat dan Kanadam, dimana kedua negara ini masuk dalam mitra strategis ASEAN yang dilansir dari RCEP  dan Mitra Negara ASEAN  (Kementerian Perdagangan RI, n.d.). Terakhir, Uni Eropa dan Rusia yang termasuk ke dalam kategori lingkaran konsentris ke-3. Berdasarkan ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19 (2010) dan ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-20 (2012), akan dijelaskan hubungan ekonomi ASEAN dengan negara-negara mitra wicara penuh, sebagai berikut:

1.      Hubungan Ekonomi ASEAN dengan Australia-Selandia Baru

a)      Hubungan Ekonomi ASEAN dan Australia

Kerja sama ASEAN – Australia yang dimulai pada tahun 1974, diawali dengan pembentukan Pertemuan Konsultatif ASEAN-Australia (ASEAN - Australia Consultative Meeting/AACM) yang kemudian diikuti dengan berbagai dialog ASEAN – Australia pada berbagai tingkatan antara lain: Forum Regional ASEAN (ARF), PMC, Konsultasi Infromal antara Menteri Ekonomi ASEAN dengan Menteri Negara-negara Hubungan Ekonomi yang Lebih Dekat (Informal Consultations between ASEAN Economic Ministers (AEM) dan Ministers from the Closer Economic Relation (CER) Countries, Forum ASEAN-Australia, Komite Perencanaan Bersama ASEWAN-Australia (ASEAN-Australia Joint Planning Committee/JPC), Komite Koordinasi Proyek (Project Coordination Committees/PCCs), Komite ASEAN-Canberra dan berbagai kelompok kerja meliputi antara lain di bidang perdagangan dan investasi, telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan, industri dan teknologi, lingkungan hidup serta budaya dan informasi. Tahapan penting kerja sama ASEAN-Australia adalah aksesi Australia kedalam TAC pada tahun 2005. 

Australia merupakan mitra dagang penting ASEAN. Jumlah perdagangan ASEAN dengan Australia mengalami sedikit penurunan meningkat dari US$ 51,4 milyar tahun 2008 menjadi US$ 43,85 milyar tahun 2009. Meskipun demikian, terdapat koreksi dalam jumlah Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) Australia ke ASEAN. Jumlah FDI Australia ke ASEAN menurun dari US$ 919,7 miliar pada tahun 2008 menjadi US$ 700,9 juta pada tahun 2009. Kemajuan kerja sama ekonomi ASEAN-Australia ditandai dengan ditandatanganinya Persetujuan Pasar Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement/AANZFTA) pada bulan Februari 2009. AANZFTA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Ratifikasi Indonesia terhadap AANZFTA masih dalam proses pelengkapan dokumen ratifikasi. Indonesia masih melakukan proses verifikasi transposisi dari Harmonized System (HS) 2002 ke HS 2007 dan sejauh ini terdapat 185 pos tarif yang perlu diselesaikan. Kerja sama ekonomi tersebut di atas didukung oleh Program Kerja sama Pembangunan ASEAN-Australia Tahap I (2002-2008) dengan dana sebesar A$ 45 juta yang bertujuan untuk membantu integrasi ekonomi ASEAN. Program AADCP I ini telah berakhir pada bulan Juni 2008 dan Australia kemudian dilanjutkan dengan AADCP II (2008-2015) dengan dana A$ 57 juta.

b)   ASEAN-Selandia Baru

Hubungan kerja sama ASEAN – Selandia Baru telah berlangsung sejak tahun 1975 dengan dibentuknya ASEAN-New Zealand Dialogue Relations. Kerja sama dengan Selandia Baru difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pembangunan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Hubungan kemitraan ASEAN-Selandia Baru dilakukan melalui berbagai mekanisme pada berbagai level, yaitu ASEAN PMC+New Zealand yang merupakan sarana bagi para Menteri Luar Negeri untuk mengevaluasi dan membahas isu-isu politik, keamanan, ekonomi dan pembangunan yang menjadi perhatian bersama. ASEAN-New Zealand Dialogue dan Joint Cooperation Committee, yang merupakan pertemuan berkala pada level Direktur Jenderal untuk membahas secara mendalam kerja sama dibidang ekonomi dan fungsional. Dialog juga dilakukan dalam kerangka ARF.

Di bidang ekonomi, ASEAN-Selandia Baru berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dalam bidang fasilitasi perdagangan dan investasi dibawah Framework for AFTA-CER Closer Economic Partnership yang telah disepakati di Brunei Darussalam, September 2002, sebagai awal pembentukan AFTA-CER FTA. Perkembangan terakhir kerja sama ekonomi ASEAN-Selandia Baru adalah ditandatanganinya ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) oleh menteri-menteri ekonomi negara ASEAN pada tanggal 26 Februari 2009 di sela-sela KTT ke-14 ASEAN, di Thailand. AANZFTA dapat membuka pasar bagi 600 juta orang di wilayah ASEAN, Australia dan Selandia Baru dengan total GDP sebesar US$ 2,3 triliun.

2.    Hubungan Ekonomi ASEAN dengan Asia Timur

a)   Hubungan Ekonomi ASEAN dan Tiongkok

Hubungan kerja sama ASEAN dengan Tiongkok telah dimulai secara informal pada tahun 1991. Tiongkok dikukuhkan menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-29 di Jakarta, tahun 1996. Kerja sama kemitraan ASEAN dan Tiongkok semakin meningkat yang ditandai dengan pengesahan berbagai dokumen, antara lain: Deklarasi Bersama para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok tentang Kemitraan Strategis bagi Perdamaian dan Kemakmuran (Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of the Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity) pada KTT ke-7 ASEAN- Tiongkok di Bali, tahun 2003; Rencana Aksi Deklarasi Bersama ASEAN-China tentang Kemitraan Strategis bagi Perdamaian dan Kemakmuran (Plan of Action of the ASEAN-China Joint

Di bidang ekonomi, kerja sama ASEAN dan Tiongkok juga mengalami peningkatan. Volume perdagangan ASEAN dan Tiongkok meningkat tiga kali lipat dari US$ 59,6 milyar di tahun 2003 menjadi US$ 192,5 milyar di tahun 2008. Total perdagangan ASEAN- Tiongkok mencapai 11,3 % dari total perdagangan ASEAN. Hal ini menempatkan China sebagai mitra dagang ketiga terbesar ASEAN.

Pada bulan November 2002, ASEAN dan China menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation untuk mendirikan Wilayah Bebas Perdagangan ASEAN-China (ACFTA) yang mulai berlaku sejak tahun 2010 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Tiongkok, dan tahun 2015 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam.

Sebagai tindak lanjut KTT ke-12 ASEAN- Tiongkok di Cha am, Hua Hin, Thailand bulan Oktober 2009, Forum Wilayah Bebas Perdagangan ASEAN- Tiongkok diselenggarakan di Nanning, China pada tanggal 7-8 Januari 2010. Pada kesempatan tersebut, portal bisnis ACFTA diluncurkan dan mulai beroperasi sejak tanggal 7 Januari 2010 dengan alamat http://www.asean-cn.org. Tiongkok secara resmi menyampaikan inisiatif pembentukan Dana Kerja sama Investasi ASEAN- Tiongkok dengan dana sebesar US$ 10 milyar untuk mendanai proyek-proyek kerja sama investasi di bidang infrastruktur, sumber daya alam dan energi. Tiongkok juga menyampaikan rencananya untuk memberikan pinjaman sejumlah US$ 15 milyar untuk 3-5 tahun yang akan datang termasuk di dalamnya pinjaman sebesar US$ 6,7 milyar. ASEAN dan Tiongkok menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dana Kerja sama Investasi ASEAN- Tiongkok di Nanning, China tanggal 7 Januari 2010. Pada pertemuan Konsultasi Pejabat Senior ASEAN- Tiongkok di Hue, Viet Nam bulan April 2010, Negara-negara Anggota ASEAN menyampaikan harapan agar Dana Kerja sama Investasi ASEAN- Tiongkok dapat membiayai pembangunan infrastruktur konektivitas darat, udara, maritim, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Konektifitas ASEAN.

Pada KTT ke-12 ASEAN- Tiongkok, telah ditandatangani tiga MoU yaitu: Nota Kesepahaman Pembentukan Pusat ASEAN- Tiongkok oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Tiongkok, serta Nota Kesepahaman Kerja sama di Bidang Hak Kekayaan Intelektual dan MoU between ASEAN and China on Strengthening Cooperation in the Field of Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan Tiongkok. Ketiga MoU ini diharapkan akan dapat meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi ASEAN dan Tiongkok dan juga hubungan antar masyarakat. Sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Pusat ASEAN- Tiongkok, Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) telah ditunjuk sebagai lembaga pemrakarsa. Pada KTT ke-13 ASEAN- Tiongkok di Ha Noi, Viet Nam bulan Oktober 2010 yang akan datang diharapkan ASEAN dan China sepakat untuk meluncurkan Pusat Virtual ASEAN- Tiongkok sebagai tahap pertama pendirian Pusat ASEAN- Tiongkok di Beijing, China pada tahun 2011.

b)   Hubungan Ekonomi ASEAN-Jepang

Kerja sama ASEAN dan Jepang mulai lakukan dialog informal pada tahun 1973 dan hubungan formal mulai terbentuk dengan terwujudnya Forum ASEAN-Jepang pada bulan Maret 1977. Hubungan ASEAN-Jepang pada awalnya ditekankan pada hubungan kerja sama ekonomi. Pada tanggal 25 Mei 1981 berdiri Pusat Promosi Perdagangan, Investasi dan Pariwisata berdasarkan persetujuan antara Negara-negara ASEAN dan Jepang. Pusat ASEAN-Jepang (ASEAN-Japan Centre/AJC) ini dalam perkembangannya memperluas fungsi dan aktivitas sesuai keputusan KTT Peringatan Hubungan ASEAN-Jepang pada tahun 2003. Berdasarkan rekomendasi Eminent Persons Committee perjanjian AJC kemudian diamandemen dan disahkan oleh Dewan Direktur AJC tanggal 20 November 2007. Indonesia telah meratifikasi amandemen tersebut. Mekanisme pertemuan ASEAN-Jepang terdiri atas: KTT ASEAN-Jepang, PMC ASEAN-Jepang, ASEAN Japan Forum (tingkat SOM), the Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) Committee/JMC. Namun demikian, berbeda dengan mekanisme pertemuan ASEAN dengan mitra wicara lainnya, ASEAN-Jepang tidak memiliki mekanisme pertemuan di tingkat Direktur Jen dan tingkat kelompok kerja. Untuk ASEAN-Jepang, pertemuan di tingkat kelompok kerja adalah Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) Management Committee (JMC) Meeting. Pertemuan pada tingkat Direktur Jenderal dengan mitra wicara diselenggarakan di Jakarta di bawah kerangka ASEAN Committee of Permanent Representatives (CPR). Penyesuaian mekanisme ini mulai diterapkan pada pelaksanaan the 6th Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) Management Committee (JMC) Meeting pada tanggal 12 April 2010 dengan merubah pertemuan tersebut menjadi open ended dengan maksud agar dapat dihadiri seluruh Negara Anggota ASEAN dan disebut ”expanded JMC Meeting”. Pada pertemuan ini juga disepakati untuk merubah Guideline of JAIF dan Rules of Procedures JMC Meeting serta membetuk 1 mekanisme baru yaitu pertemuan ASEAN-Japan Joint Coordinating Committee.

Pada KTT ASEAN-Jepang ke-11 tanggal 21 November 2007 telah dikeluarkan Joint Statement on the Conclusion of the Negotiations for the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP) yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan kerja sama ekonomi. Negosiasi Persetujuan AJCEP telah selesai dan ditandatangani pada awal tahun 2008. Terkait AJCEP Jepang dan ASEAN akan melakukan negosiasi di bidang jasa dan investasi setelah satu tahun AJCEP diratifikasi semua negara. akan dilaksanakan berdasarkan tiga pilar kebijakan penelitian yakni memperdalam integrasi ekonomi, mempersempit jurang perbedaan pembangunan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. ERIA saat ini berada di bawah payung kerja sama EAS dan memiliki fokus pada kajian-kajian strategis guna mendorong integrasi kawasan dan memperkuat kemitraan di Asia Timur. Disamping itu, Jepang juga merupakan penggagas studi mengenai Kemitraan Ekonomi Komprehensif di Asia Timur (Comprehensive Economic Partnership in East Asia/CEPEA) untuk menjajaki kemungkinan membentuk kerangka kerja sama bagi integrasi ekonomi di Asia Timur. Pada KTT ASEAN-Jepang ke-11 di Singapura tahun 2007 Jepang telah mengusulkan pembentukan Dialog ASEAN-Jepang untuk Kerja sama Lingkungan (ASEAN-Japan Dialogue on Environmental Cooperation/AJDEC) yang bertujuan antara lain untuk bertukar pandangan dan mengidentifikasi kerja sama di bidang lingkungan dan memajukan proyek terkait lingkungan. Dalam pertemuan ASEAN PMC ke-42 di Phuket, Thailand, tanggal 22 Juli 2009, Indonesia secara resmi telah menjadi Negara Koordinator hubungan kerja sama ASEAN-Jepang mulai bulan Juli 2009 sampai Juli 2012 menggantikan Lao PDR. ASEAM sepakat dengan komitmennya untuk lebih meningkatkan kemitraan strategis ASEAN dan Jepang dalam mengimplementasikan Joint Statement of the Ninth ASEAN-Japan Summit: Deepening and Broadening of ASEAN-Japan Strategic Partnership in the New Millennium. Negara-negara Anggota ASEAN menyambut baik bantuan dan komitmen Jepang terhadap proses integrasi ASEAN dan penanganan krisis ekonomi melalui mekanisme Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM). Jepang melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) mendukung dana sebesar US$ 62 juta untuk CMIM. Kerja sama ASEAN-Jepang dibiayai melalui Trust Funds ASEAN-Jepang yaitu Japan ASEAN General Exchange Fund (JAGEF), Japan ASEAN Exchange Project (JAEP) Fund, dan Japan ASEAN Integration Fund (JAIF). Dalam rangka intensifikasi kerja sama ASEAN-Jepang, disepakati mengkonsolidasi trust funds tersebut kedalam Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) yang mulai efektif sejak Agustus 2008. Dana JAIF 28 Februari 2010 sebesar lebih dari US$ 108 juta.

c)    Hubungan Ekonomi ASEAN-Republik Korea

Kemitraan ASEAN dan Republik Korea (ROK) pertama kali terjalin pada bulan November 1989. ROK selanjutnya menjadi mitra dialog penuh saat diselenggarakan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-24 bulan Juli 1991 di Kuala Lumpur. Arah kerja sama ASEAN-ROK saat ini berlandaskan pada Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership yang disahkan melalui KTT ASEAN-ROK ke-8 di Vientiane, tanggal 30 November 2004; Plan of Action (POA) to Implement the Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership yang ditandatangani pada KTT ASEAN-ROK ke-9 di Kuala Lumpur, tanggal 13 Desember 2005; Joint Statement of the ASEAN-ROK Commemorative Summit yang ditandatangani pada saat ASEAN-ROK Commemorative Summit di Jeju Island, ROK, tanggal 2 Juni 2009; dan Report of the ASEAN-Republic of Korea Eminent Persons Group yang diserahkan kepada Pemimpin ASEAN dan ROK pada KTT ke-12 ASEAN-ROK di Hua Hin, Thailand, tanggal 24 Oktober 2009.

Peningkatan status kerja sama ASEAN-ROK dari comprehensive partnership menjadi kemitraan strategis merupakan usulan Kelompok Ahlí ASEAN-ROK (EPG) yang telah dicanangkan pada KTT ke-12 ASEAN-ROK. Untuk peningkatan kerja sama ASEAN-ROK disepakati bahwa Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership dan Plan of Action (PoA) to Implement the Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership tahun 2005 tidak akan direvisi, melainkan ASEAN dan ROK akan menyusun Joint Declaration for an ASEAN-ROK Strategic Partnership dan Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership yang diharapkan dapat disahkan pada KTT ke-13 ASEAN-ROK di Ha Noi, Viet Nam, bulan Oktober 2010. Pada KTT Peringatan 20 tahun Hubungan ASEAN-ROK di Jeju Island, ROK tanggal 1-2 Juni 2009 yang bertema “Partnership for Real, Friendship for Good.” KTT tersebut telah menghasilkan Joint Statement of the ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit yang menjadi dasar rencana kerja sama yang lebih erat ASEAN dan ROK.

Selain itu, Agreement on Investment under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea juga ditandatangani melengkapi pembentukan ASEAN-ROK FTA yang sebelumnya juga telah ditandatanganinya the Agreement on Trade in Goods dan Agreement on Trade in Services. Total nilai perdagangan ASEAN-ROK meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir dari US$ 46.4 milyar pada tahun 2004 menjadi US$ 90.2 milyar pada tahun 2008. Perdagangan ASEAN-ROK ditargetkan pada tahun 2015 naik dari US$ 90.2 (2008) menjadi US$ 150 milyar pada tahun 2015. Sedangkan nilai investasi antara ASEAN dan ROK pada tahun 2008 mencapai US$ 6.8 milyar atau meningkat sebanyak lima kali lipat dari nilai investasi pada tahun 2004, yakni US$ 1.3 milyar. Kerja sama pembangunan ASEAN-ROK difokuskan pada perdagangan, investasi, transportasi, pariwisata, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi, lingkungan hidup, kesehatan, pembangan sumber daya manusia, kebudayaan, pertukaran masyarakat dan pengungarangan jurang perbedaan pembangunan. Proyek dan kegiatan dalam kerja sama ASEAN-ROK didanai oleh the ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF) dan Future Oriented Cooperation Project (FOCP) Fund. Pada KTT Peringatan Hubungan ASEAN-ROK bulan Juni 2009, ROK mengumumkan akan meningkatkan kontribusi tahunan untuk Dana Kerja sama ASEAN-ROK dari US$ 3 juta menjadi US$ 5 juta setelah tahun 2010. Prioritas dana akan digunakan untuk program terkait dengan pertukaran masyarakat dan budaya, termasuk pertukaran pemuda dan personil perempuan, memajukan pemahaman budaya dan lainnya. Kebijakan ”New Asia Initiative” yang dilontarkan oleh Presiden Lee Myung-bak juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan ASEAN–ROK. Kerja sama lingkungan dengan mengedepankan konsep ”Low Carbon, Green Growth” serta peningkatan Official Development Assistance (ODA) kepada Negara-negara ASEAN dari US$ 155 juta menjadi US$ 395 juta pada tahun 2015.

ROK juga telah mengaksesi TAC pada ASEAN-ROK Ministerial Meeting pada tanggal 27 November 2004. Hal ini menunjukan komitmen ROK untuk memperkuat hubungan politik dan keamanan dengan ASEAN. Pada tanggal 23 Desember 2008, Pemerintah ROK telah mengangkat Duta Besar ROK untuk Indonesia merangkap sebagai Duta Besar ROK untuk ASEAN. Sebagai wujud nyata kerja sama ASEAN dan ROK pada KTT ke-11 ASEAN-ROK Desember 2007 di Singapura, para Menteri Luar Negeri ASEAN dan ROK menandatangani MoU on Establishing the ASEAN-Korea Centre (AKC) yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, mempermudah aliran investasi, mendorong kunjungan pariwisata dan pertukaran misi kebudayaan antara Negara Anggota ASEAN dan ROK. Seluruh Negara Anggota ASEAN telah meratifikasi MoU dimaksud. Disamping itu juga dibentuk ASEAN Forest Cooperation Organization (AFoCO) atas dasar Joint Statement at the ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit. Gagasan ROK mendapat dukungan dari ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) dengan menyepakati agar masing-masing Negara Anggota ASEAN dan ROK menunjuk pihak berkepentingan (focal point) untuk menyusun draft Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation (AfoCO). Pada pertemuan 2ndt Ad-hoc Working Group for the Establishment of Asian Forest Cooperation (AfoCO) Maret 2010 di Jeju Island, ROK setujui permintaan ASEAN untuk mengganti kata “Asian” menjadi “ASEAN” pada nama organisasi AfoCO.

3.    Hubungan Ekonomi ASEAN dengan India

India menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada saat KTT ke-5 ASEAN di Bangkok tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi mitra wicara sektoral sejak 1992. Penyelenggaraan KTT ke-1 ASEAN-India tanggal 5 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja memperkuat momentum tersebut dengan ditegaskannya komitmen para Pemimpin ASEAN dan India untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan hubungan antar masyarakat. Selanjutnya, komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity dan Plan of Action to Implement the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity (PoA) pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004. Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen inti dari dasar pelaksanaan kerja sama kemitraan ASEAN-India saat ini. Bidang-bidang kerja sama yang diatur di dalam kedua dokumen itu adalah bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Pada KTT ke-7 ASEAN-India di Cha-am Hua Hin, Thailand, bulan Oktober 2009, disepakati perlunya menyusun PoA yang baru untuk diluncurkan sebelum penyelenggarakan KTT ke-8 ASEAN-India di Ha Noi, Viet Nam bulan Oktober 2010. Sehubungan dengan itu, ASEAN dan India sedang menyusun PoA yang baru untuk periode 2010-2015. Kerja sama ASEAN-India dilakukan melalui mekanisme KTT ASEAN-India, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-India (PMC+India), Pertemuan Pejabat Senior ASEAN-India (SOM), Komite Bersama Kerja Sama ASEAN-India, Kelompok Kerja ASEAN-India, ARF dan berbagai konsultasi/pertemuan sektoral di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Dalam kerja sama dengan ASEAN, India menyatakan komitmennya untuk meningkatkan hubungan ASEAN-India dengan memberikan kontribusi melalui Dana Pembangunan ASEAN dan Dana ASEAN-India yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek kerja sama ASEAN-India. Sejak tahun 1994, Pemerintah India secara rutin memberikan kontribusi dana pada Dana ASEAN-India yang hingga sekarang berjumlah total US$ 11.406.407,43. Untuk lebih meningkatkan hubungan kemitraan ASEAN-India, India telah menunjuk Duta Besar India untuk Indonesia, H.E. Biren Nanda merangkap sebagai Duta Besar India untuk ASEAN.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan India telah menanda-tangani Persetujuan Kerangka Kerja sama Ekonomi Komprehensif antara ASEAN dan Republik India pada KTT ke-2 ASEAN-India. Sesuai dengan Kerangka Persetujuan tersebut, proses negosiasi perdagangan barang dalam kerangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-India (ASEAN-India Free Trade Agreement/AIFTA) telah dimulai pada Januari 2004. Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN-India (ASEAN-India Trade in Goods Agreement/AI-TIGA) telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan India pada pertemuan ke-41

Menteri Ekonomi ASEAN bulan Agustus 2009 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2010. Pertemuan ke-12 ASEAN-India SOM, mencatat bahwa sejak penandatanganan AI-TIGA baru lima negara yang telah menyelesaikan proses ratifikasi, yaitu Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand dan India. Diharapkan semua pihak dapat segera menyelesaikan proses ratifikasi agar perjanjian tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Saat ini ASEAN dan India sedang berupaya menyelesai-kan negosiasi di bidang jasa dan investasi. Diharapkan negosiasi di kedua bidang ini dapat diselesaikan pada tahun 2010. Volume perdagangan ASEAN-India pada tahun 2008 telah mencapai US$ 48 milyar. Hal ini sejalan dengan target untuk meningkatkan volume perdagangan ASEAN-India menjadi US$ 50 milyar pada tahun 2010. Berdasarkan pencapaian tersebut, pada KTT ke-7 ASEAN-India para Pemimpin sepakat untuk meningkatkan target volume perdagangan ASEAN-India menjadi US$ 70 milyar untuk dua tahun ke depan. Sebagai tindak lanjut KTT ke-7 ASEAN-India, saat ini ASEAN dan India sedang mempersiapkan rencana penyelenggaraan Dewan Bisnis ASEAN-India (Business Council/AIBC), KTT Bisnis ASEAN-India (ASEAN-India Business Summit/AIBS), Pekan Bisnis ASEAN-India dan Pameran Industri dan Perdagangan ASEAN. Kerja sama ASEAN-India juga menekankan perlunya peningkatan kerja sama pariwisata.

4.    Hubungan Ekonomi ASEAN dengan Kawasan Amerika

a)   Hubungan Ekonomi ASEAN dan Amerika Serikat

Kerja sama ASEAN dan Amerika Serikat (AS) dimulai sejak tahun 1977 yang pada perkembangannya kemudian mendasarkan diri pada Pernyataan Visi Bersama Kemitraan ASEAN-AS yang Diperluas (Joint Vision Statement on ASEAN - US Enhanced Partnership) dengan Rencana Aksi (Plan of Action 2006-2011) dan Prioritas Kerja Sama yang telah direvisi dalam Kerangka Kemitraan ASEAN-AS yang Diperluas (Revised Priorities for Cooperation under the ASEAN-US Enhanced Partnership 2009). Saat ini kerja sama ASEAN-AS memiliki payung kerja sama dan rencana aksi yang komprehensif dengan prioritas salah satunya dalam pilar ekonomi, antara lain: perdagangan dan investasi, dan kerja sama keuangan.

Landasan kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan adalah perjanjian TIFA yang ditandatangani pada tahun 2006 oleh Menteri Ekonomi Negara Anggota ASEAN dan Wakil Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) khusus menangani kerja sama yang terkait dengan perdagangan dan investasi, Visi Pembangunan ASEAN untuk Memajukan Integrasi Ekonomi (ASEAN Development Vision to Advance Economic Integration/ADVANCE).

Selain itu di bidang kerja sama ekonomi, Bantuan Teknis dan Fasilitas Pelatihan ASEAN-AS di Sekretariat ASEAN telah menyelesaikan program tahap I dengan berbagai pengkajian dan workshop mengenai nomenklatur tarif dan Jendela Tunggal ASEAN (ASEAN Single Window) dan berbagai workshop, pelatihan dan kegiatan lain di bidang Hak Kekayaan Intelektual Patent and Trademark Office) dan akan diteruskan dengan tahap II.

Pada Dialog ASEAN-AS ke-23 yang berlangsung di Manila, Filipina, 6-8 Mei 2010, ASEAN dan AS juga membahas kondisi ekonomi global yang antara lain menegaskan komitmen bersama meningkatkan perdagangan dan kerja sama ekonomi sebagai salah satu langkah pemulihan. ASEAN dan AS perlu melihat peluang peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi guna menciptakan arsitektur finansial internasional yang lebih berimbang dan mendorong reformasi insitusi finansial internasional.  Mekanisme kerja sama di bidang pembangunan dan ekonomi perdagangan ASEAN – AS yang telah berlangsung dengan baik antara lain adalah Rencana Kerja sama ASEAN-AS (ASEAN-US Cooperation Plan/ACP). Sementara untuk ADVANCE Pemerintah AS memberikan komitmen untuk memberikan dana mendukung proyek-proyek kerja sama selama 5 tahun. Sebagian besar dana implementasi ACP dikoordinasikan melalui USAID sehingga pada dasarnya dana-dana tersebut terikat pada ketentuan Bantuan Pembangunan Luar Negeri AS (Overseas Development Assistance/ODA), dimana yang dapat menerimanya hingga saat ini hanya 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja dan Viet Nam. Namun terdapat juga proyek-proyek khusus untuk ASEAN yang biasanya ditujukan untuk penguatan Sekretariat ASEAN dan mekanisme kerja sama ASEAN-AS.

b)   Hubungan Ekonomi ASEAN-Kanada

Kerja sama ASEAN dan Kanada pertama kali dilaksanakan melalui ASEAN Standing Committee (ASC) pada bulan Februari 1977. Pada Pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Kanada saat itu menyampaikan komitmen bantuan program pembangunan untuk ASEAN. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan dengan ditandatanganinya ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement (ACECA) pada tanggal 25 September 1981 di New York, Amerika Serikat. Persetujuan tersebut diikuti dengan pembentukan ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee (JCC) pada tanggal 1 Juni 1982 yang berfungsi sebagai forum dialog bagi ASEAN dan Kanada untuk membahas kerja sama di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan kerja sama pembangunan.

Bertepatan dengan 30 tahun hubungan kemitraan ASEAN-Kanada pada tahun 2007, kedua pihak mengesahkan 2nd ASEAN-Canada Joint Cooperation Work Plan 2007-2010 (ACJCWP). Rencana Kerja tersebut diprioritaskan pada kerja sama di bidang-bidang kontra terorisme dan kejahatan lintas negara, ekonomi, keamanan kesehatan, dialog antar keyakinan, dan bantuan teknis serta pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN.

Di bidang kerja sama ekonomi khususnya bantuan teknis dan pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN, Kanada telah memberikan persetujuan atas proposal ASEAN-Canada Cooperation on Technical Initiatives for the VAP (ACTIV) sebagai fasilitas dukungan para ahli dari Kanada melalui Sekretariat ASEAN. Kemudian pada KTT ke-14 ASEAN disyahkan Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 yang kemudian ASEAN meminta Kanada untuk menyetujui merevisi Terms of Reference (ToR) on ASEAN-Canada Technical Initiatives yang sebelumnya didasarkan atas Vientiane Action Program (VAP).

Guna meningkatkan kerja sama ASEAN-Kanada di bidang ekonomi akan dibentuk pengaturan Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA). Pada 3rdh ASEAN-Canada Senior Economic Officials’ Meeting (SEOM) yang diselenggarakan untuk melanjutkan perundingan TIFA yang tertunda sejak tahun 2007. Penundaan negosiasi ini dikarenakan kondisi domestik Myanmar. Dalam pertemuan the 1st ASEAN Senior Economic Officials’ Meeting of the 41st AEM (SEOM 1/41) di kota Da Nang, Vietnam, pada tanggal 18-21 Januari 2010, telah dibahas kembali perkembangan kerja sama ekonomi ASEAN-Kanada. Adapun pokok-pokok yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah finalisasi ASEAN-Canada Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA).

Implementasi proyek-proyek kerja sama ASEAN-Kanada tidak didanai melalui dana khusus tetapi melalui Canadian International Development Agency (CIDA). Mekanisme CIDA memiliki kendala, karena tidak semua negara ASEAN ‘eligible’ menerima ODA, yaitu Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Sementara Myanmar tidak layak menerima ODA karena alasan politis. Hal ini menyulitkan pelaksanaan program yang diharapkan melibatkan seluruh anggota ASEAN.

5.    Hubungan Ekonomi ASEAN dengan Kawasan Eropa

a)   ASEAN-Rusia

Kerja sama ASEAN-Rusia telah dimulai sejak tahun 1991. Rusia secara resmi menjadi mitra wicara ASEAN pada pertemuan ke-29 AMM/PMC di Jakarta pada bulan Juli 1996. Rusia menjadi mitra ASEAN karena pasar ekonomi Rusia serta sumber daya alam yang dimilikinya merupakan peluang bagi ASEAN. Kerja sama dengan Rusia dikembangkan di sektor pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, sumber daya manusia, investasi dan ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata, kebudayaan serta peningkatan hubungan antar masyarakat. Kerja sama ASEAN-Rusia secara komprehensif baru terbentuk tahun 2005 setelah ditandatanganinya dokumen-dokumen sebagai berikut:

1) Joint Declaration of the Heads of State/Government of ASEAN and Russian Federation on Progressive and Comprehensive Partnership;

2) Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between ASEAN and Russian Federation 2005-2015;

3) Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation.

Pada tanggal 3 November 2006 disepakati Terms of Reference (TOR) of the ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC) untuk mengonsolidasikan kerja sama ASEAN-Rusia, memberikan arahan, meninjau proses implementasi kegiatan, dan mengidentifikasi arahan dan cara-cara yang tepat untuk meningkatkan kerja sama ASEAN-Rusia termasuk memonitor, memfasilitasi dan mengkoordinasikan implementasi segala kegiatan terkait. Mulai tahun 2010 pertemuan ASEAN dengan mitra wicara pada tingkatan kelompok kerja akan dilakukan oleh CPR dan bertempat di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Guna meningkatkan kerja sama yang lebih konkrit maka pada kesempatan Post Ministerial Conference Session (PMC) dengan Russia Juli 2008 di Singapura telah diadopsi Roadmap on the Implementation of Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between ASEAN and Russia 2005-2015.

Kerja sama ASEAN-Rusia juga berkembang lebih luas dengan dicapaikan Memorandum of Understanding antara Sekretariat ASEAN dan Sekretariat Shanghai Cooperation Organization (SCO) tahun 2005 memberikan peluang bagi upaya peningkatan kerja sama antara ASEAN dan SCO. Di bidang ekonomi, ASEAN dan Rusia telah menandatangani Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation tanggal 10 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. ASEAN dan Rusia juga menyepakati untuk mengaktifkan kembali forum ASEAN-Russia Working Group on Trade and Economy (ARWGTEC) dan SEOM-Russia Consultations sebagai wadah pembahasan kerja sama ekonomi. Volume perdagangan Rusia dan Negara-negara ASEAN pada tahun 2008 tercatat sebesar US$10,2 milyar meningkat hampir 2 kali dibandingkan tahun sebelumnya Nilai ekspor Rusia ke Negara-negara ASEAN pada pertengahan 2009 mencapai US$ 2 milyar dan impor Rusia dari Negara-negara ASEAN pada periode yang sama senilai US$2,3 milyar. Pada bulan Mei 2009, Rusia memberikan tambahan kontribusi sebesar US$ 750.000 pada ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund (DPFF). Total kontribusi Rusia terhadap DPFF hingga saat ini telah mencapai US$1.750.000.

b)   ASEAN-Uni Eropa

Kemitraan ASEAN-European Union (EU) secara informal dimulai tahun 1972 dan memasukan kerja sama formal pada tahun 1977. Pelembagaan hubungan dengan European Economic Community (EEC) dilakukan melalui penandatangan the EEC-ASEAN Cooperation Agreement pada pertemuan ASEAN-EEC Ministerial Meeting ke-2 di Kuala Lumpur tanggal 7 Maret 1980. Melalui perjanjian ini disepakati pembentukan kerja sama pedagangan, ekonomi dan teknis, serta pembentukan Joint Cooperation Committee (JCC) yang bertugas untuk mengawasi kerja sama tersebut. Mekanisme kerja sama ASEAN-EU dijalankan melalui 2 (dua) skema, yaitu, Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI) untuk bidang perdagangan dan investasi, yang diluncurkan tahun 2003; serta Regional EU-ASEAN Dialog Instrument (READI) yang disepakati tahun 2005 untuk bidang non-perdagangan.

Kemitraan komprehensif ASEAN-EU terwujud tahun 2007 dengan ditandatanganinya beberapa perjanjian yakni Nuremberg Declaration on an EU – ASEAN Enhanced Partnership pada Pertemuan ASEAN-EU ke-16 ASEAN-EU Ministerial Meeting di Nuremberg, Jerman, bulan Maret 2007; Joint Declaration of the ASEAN-EU Commemorative Summit pada KTT ke-13 di Singapura bulan November 2007; dan Plan of Action (PoA) to implement the Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura.

Kerja sama pembangunan ASEAN-EU dilakukan di bawah EC-ASEAN Regional Indicative Programme (RIP). Untuk tahun 2007-2010, RIP difokuskan pada: ASEAN-EU Programme on Immigration and Border Management; ASEAN-EU Cooperation on Statistic; EC-ASEAN Intellectual Property Rights Cooperation Programme (ECAP) III; ASEAN Civil Aviation Cooperation Project; Enhancing Economic Partnership/Support to ASEAN-EU Free Trade Agreement (FTA) Negotiations Process; serta Support to EU-ASEAN Sectoral Dialog (READI).

Secara keseluruhan, kontribusi EU dalam kerja sama ASEAN difokuskan pada upaya mendukung integrasi dan pembangunan masyarakat ASEAN. EU telah mengalokasikan sebesar €70 juta untuk program ASEAN-EU periode 2007-2013, diantaranya untuk bidang-bidang kerja sama pembangunan tersebut di atas. Untuk proyek yang sedang berjalan, kontribusi EU antara lain sebesar €7,3 juta pada proyek kerja sama ASEAN-EU Program on Regional Integration Support Phase II (APRIS II) periode 2006-2009; € 6 juta pada proyek ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) periode 2005-2008.

6.    Hubungan Ekonomi ASEAN dengan Organisasi-Organisasi Internasional

Di samping menjalin hubungan dan kerja sama dengan Negara-negara Mitra Wicara, ASEAN juga menjalin dialog dan kerja sama dengan beberapa organisasi kawasan dan internasional seperti PBB, khususnya United Nations Development Programme (UNDP), Gulf Cooperation Council (GCC), Mercado Común del Sur/Common Market of the South (MERCOSUR), Economic Cooperation Organization (ECO), dan South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Selain itu, sebagian besar Negara Anggota ASEAN juga secara aktif berpartisipasi dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM), dan Forum East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC).

C.  Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Perekonomian ASEAN

Perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN telah mendorong pembentukan politik atau kebijakan luar negeri Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara di ASEAN dan dengan negara-negara mitra wicara penuh. Peningkatan investasi dari dalam negeri dan asing yang masuk dapat meningkatkan kapasitas produksi produk dan daya saing agar mampu memanfaatkan pasar yang ada baik di dalam negeri maupun di negara-negara kawasan strategis ASEAN. Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Indonesia sendiri dalam mengahadapi persaingan yang dijelaskan dalam RCEP dan Mitra Strategis ASEAN (kemeterian perdagangan RI, n.d.), sebagai berikut: (1) mendorong peningkatan daya dukung dan kapasitas industry nasional baik barang dan jasa; (2) memperkuat dan memperdalam fundamental struktur ekonomi nasional melalui pengembangan industri-perdagangan-investasi; (3) menurunkan ekonomi biaya tinggi dan memperbaiki system logistic nasional; dan (4) memperbaiki dan meningkatkan system nasional di berbagai bidang melalui penyesuaian tata kelola-peraturan-ketentuan serta kebijakan di sector ekonomi, SDM, teknologi, infrastruktur termasuk layanan publik dalam upaya meningkatkan daya saing. Beberapa hal yang dibuat Indonesia dengan beberapa negara di ASEAN dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia, antara lain pembuatan Self Certification Pilot Project ke-2 (SCPP II) tahun 2014, Indonesia National Single Window (INSW), dan ASEAN Trade Repository (ATR). Di samping itu, Indonesia memfokuskan produk-produk unggulan ekspor Indonesia ke ASEAN, antara lain:

1)   Tekstil dan Produk Tekstil : Malaysia, Thailand, dan Vietnam

2)   Elektronik : Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam

3)   Karet :  Singapura

4)   Produk Hutan : Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand

5)   Alas Kaki : Singapura

6)   Otomotif : Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Myanmar

7)   Udang :Mlaysia, Vietnam, dan Singapura

8)   Cokelat : Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand

9)   Kopi : Malaysia dan Singapura 

PENUTUP

Berdasarkan salah satu tujuan ASEAN yang tercantum dalam deklarasi Bangkok, yaitu memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi kawasan dan internasional yang mempunyai kesamaan tujuan, maka dibuatlah kerja sama dengan beberapa negara mitra wicara penuh. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan perekonomian ASEAN dan pendorong liberalisasi di kawasan ASEAN. Dalam kerja samanya, ASEAN memiliki prioritas kerja sama dengan beberpa negara di mitra wicara penuh. Dilihat dari teori lingkaran konsentris, hubungan kerja sama ASEAN, kawasan Asia Pasifik (Australia-Selandia Baru, Tiongkok, Republik Korea, Jepang, dan India) masuk dalam lingkaran konsentris pertama. Hal ini dikarenakan kerja sama yang lebih intens bagi ke-5 negara tersebut dibandingkan dengan kawasan Amerika dan Eropa. Dari segi geografis, Asia Pasifik lebih dekat dan lebih mudah dalam melakukan hubungan ekonomi maupun diplomasi. Sedangkan dalam lingkaran konsentris ke-2, ada Amerika Serikat dan Kanada, yang dimana kedua negara ini masuk kedalam mitra strategis ASEAN. Secara politik, Amerika memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ASEAN dibandingkan dengan Eropa.  Sehingga Uni Eropa masuk ke dalam lingkaran konsentris ke-3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

ASEAN. (2010). ASEAN Selayang Pandang, Edisi Ke-19. Jakarta: Sekretariat Dirjen Kerja Sama ASEAN

ASEAN. (2012). ASEAN Selayang Pandang, Edisi Ke-20. Jakarta: Sekretariat Dirjen Kerja Sama ASEAN

Jurnal

Kementerian Perdagangan RI. (2015). ATIGA: Perjanjian Perdagangan Barang di ASEAN. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI 

Kementerian Perdagangan RI. (n.d). ASEAN + 1 FTAs. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI 

Website

ASEAN. (n.d.). Eksternal Trade Statistics. 23 Maret 2016

http://www.asean.org/?static_post=external-trade-statistics-3

ASEAN. (n.d.). Macroeconomic Indicators. 22 Maret 2016 http://www.asean.org/?static_post=macroeconomic-indicators 

thanks for:

RINDY LIA KOLOAY      

M. ALDRY VERDIANO  

RIKA FARAH N.          

RATIH PERTIWI